EKSISTENSI PAMONG PRAJA DI ERA PEMERINTAHAN REFORMASI. Dewasa ini sebutan atau panggilan Pamong Praja jarang sekali kita dengar atau jarang sekali diucapkan. Yang paling sering diucap atau disebut dalam percakapan sehari-hari adalah Birokrasi. Tak apalah, patut dimaklumi, karena kita sekarang hidup di era reformasi. Banyak sekali terminologi-terminologi asing yang kita pergunakan sehari-hari. Sebetulnya dari tinjauan historis, dapat diungkap bahwa birokrasi tertua di Indonesia, sudah ada sejak masa sebelum kedatangan bangsa-bangsa barat menjajah wilayah Indonesia. Pamong Praja adalah merupakan lembaga birokrasi yang benar-benar asli Indonesia. Hanya saja, di era Penjajah Belanda lembaga tersebut diberi nama Pangreh Praja dengan tugas utama lebih banyak bercorak "Rule Application"nya politik kolonial Belanda, yang berkembang menjadi birokrasi yang menjaga ketenteraman dan ketertiban (rust & orde), secara cukup efisien di eranya. Itulah mengapa pada masa itu tugas-tugas kejaksaan dan kepolisian itu ada dalam genggaman seorang Kepala Daerah. Pada awal kemerdekaan, birokrasi pangreh praja yang kemudian disebut lagi dengan nama awalnya yaitu pamong praja, telah memainkan peranan strategis, menyangga sistem politik pada jamannya, dan yang dalam segi administratif maupun politis telah berjasa menjadi jalinan organisasi pemersatu terhadap bentangan wilayah tanah air Indonesia yang begitu luas dan terhadap keanekaan sosial kultural yang begitu heterogin. Peran ini berlangsung terus sampai kemudian datang era orde baru, yang mulai meredupkan peran pamong praja, utamanya di tingkatan Decision Maker, karena mulai berperannya figur-figur pemimpin pemerintahan dari kalangan militer, utamanya para perwira militer yang notabene lulusan Akademi Militer. Untuk hal ini, di depan mahasiswa saya, saya mengibaratkan Akmil itu sebagai Sekolah FBI. Maksudnya Sekolah Fabrik Bupati Indonesia. He he he. Itu sudah berlalu, karena sekarang kita hidup di era reformasi, yaitu era politik sebagai panglima. Siapapun bisa menjadi pemimpin pemerintahan (termasuk menjadi Kepolonya pamong praja, asal punya visi, misi dan pissi (uang) yang banyak. he he he. Kembali ke topik bahasan ! Birokrasi itu apapun namanya, ia adalah hierarkhial, diikat dengan sistem legislasi yang relatif lugas dan mengalokasikan wewenang dan kekuasaan serta mendistribusikan tugas secara berkait-kait, sehingga baru bermakna secara operasional, apabila ada IMAGINASI pada setiap tingkat, setiap sektor, setiap fungsionaris, bahwa ia tidak semata-mata mengarahkan lingkungan, tetapi juga melayani lingkungan. Dan jika di era sekarang ini para birokrat pamong praja masih diakui eksistensinya, tentunya tidak hanya berperan untuk mengarahkan dan melayani lingkungan, tetapi lebih luas lagi hendaknya ia berperan juga untuk menjaga keserasian dan kelestarian lingkungan. Pancen abot mas/mbak dadi pamong projo iku, sopo sing ngongkon dadi aparatur pemda ? he he he. Di era reformasi sekarang ini, seiring dengan menguatnya demokratisasi dan sangat menonjolnya peran partai politik di dalam administrasi negara, maka tiada lain peran yang harus dimainkan oleh birokrasi pamong praja ialah bersikap responsif terhadap para pemimpin politik dan tentu saja terhadap kemauan politik masyarakat. Setiap prakarsa yang diambil oleh birokrasi senantiasa didasarkan atas kesadaran terhadap konsensus-konsensus yang berlaku dan perubahan hanya dapat terbentuk melalui kompetisi partai-partai politik, sebagaimana yang berlaku di negara-negara demokrasi barat. Perlu diingat, walaupun sikap dan perilaku birokrasi harus seperti itu,maka birokrasi itu harus bebas dari pengaruh kekuatan partai politik tertentu (utamanya parpol yang sedang berkuasa. Jadi birokrasiitu memang harus PROFESIONAL. Untuk mengimbangi kenyataan yang diinginkan ini, tentunya apabila seorang tokoh parpol kemudian terpilih menjadi kepala pemerintahan, dimanapun tingkatannya, maka sebaiknya kepala pemerintahan itu tidak merangkap jabatan pimpinan parpol tertentu, ada kata-kata bijak yang mestinya dianut yaitu "MY LOYALTY TO MY POLITICAL PARTY ENDS, WHEN MY LOYALTY TO MY COUNTRY BEGINS". Sanggupkah para pemimpin parpol melakukan itu ?. Jawabannya Embuh rek. He he he. (dirakit oleh imam soerodjo, mantan dosen apdn,umm, stia, semuanya di kota malang, he he he).